Apakah Anda seorang ASN yang pernah mengantongi sertifikat pengadaan barang/jasa (PBJ) sebelum tahun 2022 dan kini bertanya-tanya, “Apakah sertifikat saya masih berlaku?” Jika ya, Anda tidak sendirian. Ribuan Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia menghadapi kebingungan yang sama sejak sistem sertifikasi PBJ mengalami perubahan signifikan melalui Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021.
Kabar baiknya sertifikat lama Anda tidak serta-merta hangus. Namun, ada hal-hal penting yang perlu dipahami agar karier pengadaan Anda tetap melaju tanpa hambatan regulasi.
Mengapa Sistem Sertifikasi PBJ Berubah?
Perubahan sistem sertifikasi bukan sekadar pergantian format ujian. Pemerintah melalui LKPP merancang skema baru yang lebih komprehensif dan berbasis kompetensi nyata di lapangan. Sistem lama yang mengandalkan tes online berbasis soal dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan aktual pejabat pengadaan dalam menangani kasus-kasus riil di instansinya.
Oleh karena itu, sejak Januari 2022, pendekatan asesmen bergeser ke metode yang lebih holistik: portofolio pengalaman kerja ditambah wawancara langsung dengan asesor bersertifikat. Transformasi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap ASN yang memegang sertifikat kompetensi benar-benar siap mengawal proses pengadaan yang akuntabel dan transparan.
Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Baru
Berikut adalah perbandingan lengkap antara kedua sistem yang perlu dipahami setiap ASN yang berkecimpung di bidang pengadaan:
| Aspek | Sistem Lama | Sistem Baru (2022 ke atas) |
| Nama | Sertifikasi Dasar PBJ | Sertifikasi Kompetensi Level-1 & Lanjutan |
| Metode | Tes online berbasis soal | Asesmen portofolio + wawancara asesor |
| Jenis | Satu jenis | Level-1, JF PPBJ, Personel Lainnya (PPK/Pokja) |
| Berlaku sejak | Sebelum 2022 | Berlaku mulai Januari 2022 |
| Status sertifikat lama | Masih diakui sebagai prasyarat | Dapat digunakan sampai masa transisi |
Sumber: Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sertifikat Lama Saya Masih Berlaku?
Ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan. Jawabannya: ya, sertifikat dasar yang diterbitkan sebelum berlakunya sistem baru tetap diakui sebagai prasyarat dalam melaksanakan tugas pengadaan selama masa transisi. Artinya, Anda masih dapat bertugas sebagai Pejabat Pengadaan atau anggota Pokja Pemilihan menggunakan sertifikat lama tersebut.
Namun demikian, perlu dipahami bahwa pengakuan ini bersifat sementara. Untuk jenjang karier yang lebih tinggi seperti menjadi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) atau menjalankan penugasan tertentu sebagai PPK maupun Pokja ASN diwajibkan mengikuti skema sertifikasi kompetensi terbaru.
Apa yang Harus Dilakukan Sekarang?
Menghadapi perubahan ini, ada beberapa langkah strategis yang dapat segera diambil:
• Verifikasi status sertifikat Anda melalui sistem informasi LKPP atau instansi kepegawaian.
• Pelajari skema sertifikasi baru: Level-1 untuk Pejabat Pengadaan, JF PPBJ untuk jalur fungsional, dan skema Personel Lainnya untuk PPK/Pokja.
• Persiapkan portofolio pengalaman kerja di bidang pengadaan ini menjadi komponen utama asesmen baru.
• Ikuti pelatihan atau kelas persiapan sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga terlatih dan diakui LKPP.
Perubahan sistem sertifikasi PBJ sejatinya merupakan peluang bagi ASN untuk membuktikan kompetensi secara lebih mendalam dan kredibel. Alih-alih dipandang sebagai beban administratif, proses asesmen portofolio dan wawancara seharusnya dilihat sebagai sarana pengakuan atas pengalaman nyata yang selama ini telah Anda bangun di lapangan.
Jangan tunda langkah Anda. Masa transisi tidak berlangsung selamanya, dan karier pengadaan yang solid dibangun di atas fondasi kompetensi yang terverifikasi. Hubungi tim konsultan kami untuk mendapatkan panduan sertifikasi yang tepat sesuai posisi dan kebutuhan Anda.
🎓 Siap Tingkatkan Kompetensi Pengadaan Anda?Konsultasikan kebutuhan sertifikasi PBJ Anda bersama tim ahli kami. Kami siap mendampingi ASN dari persiapan portofolio hingga lulus asesmen.📞 Hubungi Kami Sekarang di konsultanpemerintah.com
No responses yet